TVRINews, Mentawai
Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumatera Barat mengamankan kapal SPOB Tello Cemerlang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di perairan Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu, 11 November 2026 malam. Dalam penindakan tersebut, polisi menyita sekitar 80 kiloliter (KL) BBM bersubsidi yang diangkut kapal tersebut.
Kapal itu diamankan oleh personel kapal patroli KPC Mandeh III-2006 bersama tim Penegakan Hukum (Gakkum) Ditpolairud Polda Sumbar sekitar pukul 23.00 WIB.
Direktur Polairud Polda Sumbar AKBP Ibnu Bagus Santoso mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, BBM bersubsidi tersebut seharusnya didistribusikan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Siberut. Namun, BBM tersebut diduga dialihkan secara ilegal kepada sejumlah pengepul atau pelaku usaha di Kepulauan Mentawai.
“Personel Ditpolairud Polda Sumbar telah mengamankan kapal SPOB Tello Cemerlang yang diduga membawa sekitar 80 KL BBM bersubsidi. Dugaan sementara, BBM tersebut disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Saat ini kami melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat,” ujar AKBP Ibnu Bagus Santoso, dikutip kamis, 12 November 2026.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan, pengawasan distribusi BBM bersubsidi menjadi perhatian serius kepolisian untuk melindungi hak masyarakat dari praktik penyalahgunaan yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi.
“Kami tidak ingin hak masyarakat yang seharusnya menerima BBM bersubsidi justru disalahgunakan. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap setiap pelanggaran,”ungkap Kombes Pol Susmelawati Rosya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi penyelewengan distribusi BBM, khususnya di wilayah perairan.
Saat ini, kapal SPOB Tello Cemerlang beserta seluruh muatannya telah diamankan sebagai barang bukti. Penyidik juga masih memeriksa sejumlah saksi dan pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut untuk mendalami kasus dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Atas dugaan perbuatannya, para pelaku terancam dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
