TVRINews, Sumatera Barat
Sebanyak 105 jemaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, terlantar di Jakarta setelah gagal berangkat ke Arab Saudi akibat permasalahan biro perjalanan. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) saat ini tengah mengupayakan pemulangan seluruh rombongan secara bertahap ke daerah asal.
Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Sumatera Barat, M. Rifki, merinci rombongan tersebut terdiri atas 103 jemaah dan dua orang mutawif (pembimbing).
"Jemaah sudah tidak mungkin lagi kami berangkatkan ke Jeddah. Mereka sudah kelelahan dan mengalami stres karena terlalu lama menunggu tanpa kepastian. Sementara itu, tiket penerbangan juga belum bisa dipastikan," ujar Rifki, Senin, 9 November 2026.
Berdasarkan data Kemenhaj Sumbar, rombongan mulanya masuk ke Asrama Haji Padang pada 3 November 2026 dan dijadwalkan terbang ke Arab Saudi via Kuala Lumpur pada 4 November 2026. Namun, hingga 5 November, keberangkatan tersebut tak kunjung terealisasi.
Rombongan kemudian diterbangkan ke Jakarta dan diinapkan di Hotel Husnah Airport. Persoalan memuncak ketika pihak biro perjalanan gagal melunasi biaya penginapan, sehingga jemaah menghadapi ketidakpastian tempat tinggal dan jadwal penerbangan.
Menanggapi situasi ini, Kemenhaj pusat bersama Kemenhaj Sumbar bergerak cepat menangani jemaah dan memfasilitasi kepulangan mereka.
Rifki mengungkapkan, pemulangan dilakukan secara bertahap menggunakan penerbangan domestik. Sebanyak 38 jemaah telah diantar dari penginapan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk diterbangkan dalam dua gelombang penerbangan. Gelombang berikutnya menyusul dengan rincian sembilan orang pada hari berikutnya, dan sisanya secara berlanjut.
Terkait biaya tiket kepulangan, Rifki menyebutkan bahwa hal tersebut ditanggung oleh pihak keluarga pemilik biro perjalanan. Meskipun sang pemilik travel tidak berada di lokasi, keluarganya tetap mendampingi jemaah dan bertanggung jawab menyelesaikan pemulangan.
Biro perjalanan yang memberangkatkan rombongan ini diketahui bernama PT Sultan Khatulistiwa Indonesia (SUKA Travel). Dari hasil pengecekan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), izin operasional biro tersebut ternyata telah dibekukan sejak sekitar satu tahun lalu akibat kasus serupa di masa lalu.
Modus operandi yang digunakan mencakup pemanfaatan akun Siskopatuh milik Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lain yang berasal dari provinsi berbeda. Praktik ilegal ini kini tengah ditelusuri lebih lanjut oleh Satgas Pengawasan Kemenhaj Pusat.
"Sejak tadi malam, Satgas Pengawasan Kemenhaj Pusat telah melakukan tindak lanjut di lokasi. Kemenhaj Sumbar terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan jemaah berjalan lancar hingga seluruh rombongan kembali ke keluarga masing-masing di Pasaman Barat," ucapnya.
